Kereta Api Tetap Beroperasi Hanya Untuk Perjalanan Mendesak dan Non Mudik


JEMBER - Pemerintah sudah melarang seluruh modal transportasi untuk mudik dalam periode 6-17 Mei 2021. Namun, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember tetap mengoperasikan Kereta Api Jarak Jauh. Tetapi sekali lagi ditegaskan jika kereta ini bukan untuk mudik tetapi hanya bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik.

KAI Daop 9 Jember mengoperasikan 3 KA Jarak Jauh dan 1 KA Lokal untuk melayani pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik. Tiga KA Jarak jauh tersebut yakni KA Sritanjung relasi Ketapang - Yogyakarta, KA Tawangalun relasi Ketapang - Malang Kota Lama, KA Probowangi relasi Ketapang - Surabaya Gubeng.

Untuk perjalanan KA Lokal, terdapat 2 KA yang dioperasikan yaitu KA Pandanwangi relasi Jember - Ketapang, dan KA Komuter relasi Pasuruan - Surabaya, dimana dilakukan pembatasan jam operasional yaitu keberangkatan dari stasiun awal maksimal pukul 20.00 WIB.

Hal ini sesuai Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.701/1/10/DJKA/2021 pada 30 April 2021. “KAI menjalankan Kereta Api Jarak Jauh pada periode tersebut bukan untuk melayani masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Kami mematuhi aturan dan kebijakan dari pemerintah bahwa mudik tetap dilarang,” kata Vice President KAI Daop 9 Jember, Broer Rizal.

Masyarakat yang diperbolehkan menggunakan Kereta api adalah pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik yaitu untuk bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, dan kepentingan non mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

"Bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN/BUMN/BUMD/prajurit TNI/anggota Polri, syaratnya adalah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan," tegasnya. Adapun bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan.

Sedangkan bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum nonpekerja, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari Kepala Desa/Lurah setempat. “Surat izin perjalanan tertulis bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik berlaku secara individual, untuk 1 kali perjalanan pergi-pulang, serta bersifat wajib bagi pelaku perjalanan yang berusia 17 tahun ke atas,” kata Broer Rizal.

Selain persyaratan surat izin perjalanan tertulis, para pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik juga tetap diharuskan menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau Rapid Test Antigen atau pemeriksaan GeNose C19 yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 24 jam sebelum jadwal keberangkatan KA.

Petugas akan melakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan saat boarding di stasiun. Jika ditemukan calon penumpang yang berkasnya tidak lengkap atau tidak sesuai, maka penumpang tidak diizinkan untuk naik kereta api dan tiket akan dibatalkan. “Kami menjamin proses verifikasi berkas-berkas syarat perjalanan Kereta Api Jarak Jauh dilakukan dengan teliti, cermat, dan tegas. Karena kita mendukung kebijakan pemerintah agar masyarakat tidak mudik,” tegasnya.

Reporter : Ardi Wardoyo
Editor : Sigit Edi

Apa Reaksi Anda?