PANDEMI : KPK SAJA TAK CUKUP

PANDEMI : KPK SAJA TAK CUKUP

Oleh 

Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H*)


Siapa bilang pada masa pandemi, kasus korupsi tak muncul lagi. Masa pandemi covid-19, dua menteri Jokowi ditangkap KPK. Termasuk Gubernur Sumsel Nurdin Abdullah dan kroninya, berikut empat bupati dan seorang walikota. Bahkan kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19 juga diembat. Korupsi meruak hingga merambah daerah yang juga menyeret kepala desa.  Korupsi memang tidak punya hati. Pandemi covid-19 ternyata tidak cukup mempengaruhi empati pelaku. KPK dan Kejaksaan pada masa pandemi dibanjiri dengan kasus-kasus korupsi. Sumberdaya terbatas, pada akhirnya gagap realitas. 

 KPK memang tidak cukup kuat untuk menangkal korupsi. Jargon KPK sebagai otoritas mandiri dan steril dari intervensi tak lagi bisa digaransi. Meskipun dalam perkembangannya dilengkapi dewan pengawas. Lantas siapa yang mengawasi pengawas ? Sebagaimana diketahui, komposisi personalia pimpinan KPK juga berurat dari kompromi politik. Konsekensinya, logika aksi yang melekat tidak bisa lepas dari komitmen politik. Sementara korupsi jalan terus dengan ragam modus dan level pelaku. KPK adalah otoritas tunggal yang ada di pusat kekuasaan. Kemampuan untuk covering dalam teritorial NKRI tentu sarat dengan keterbatasan. IT tidak sepenuhnya bisa diandalkan. Bahkan proteksi politis terhadap pelakupun juga tidak mudah ditembus KPK. 

Tempo hari, KPK yang seharusnya gencar melakukan perang melawan korupsi, justru disibukkan dengan friksi di internalnya. Media yang seharusnya berisikan potret prestasi KPK, headline yang mengedepan justru isu seputar Test Wawasan Kebangsaan (TWK). Untuk menangkal korupsi, publik dan pengambil kebijakan di negeri ini lebih tertarik dengan prioritas penindakan, meskipun aspek pencegahan juga diagendakan. Interaksi publik dan pemerintah cenderung menganggap seksi pada aspek siapa yang ditangkap, bukan bagaimana upaya untuk mencegah. Para ahli dan pemerhati lebih fokus pada efektifitas hukuman mati, daripada mengantisipasi korupsi. Lantas Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menjadi materi diskusi. 

Dalam perspektif mencegah, tidak cukup dengan menerapkan efek jera. Dalam sejarahnya, komitmen menerapkan efek jera dikoreksi dengan anekdot. Pada abad 15 digambarkan adanya penoton kehilangan dompet karena dicopet saat hadir menyaksikan hukuman gantung dilakukan di lapangan terbuka. Belum tuntas polemik, terus muncul alternatif gagasan dengan konsep optimalisasi sistem pengawasan melalui dukungan IT, komplit dengan regulasinya. Polemik semacam ini tidak pernah tuntas seiring dengan frekuensi terjadinya korupsi itu sendiri. 

Soal mencegah korupsi, orang lupa bahwa masyarakat Indonesia adalah bagian dari bangsa Asia. Bangsa Asia adalah bangsa yang menjunjung tinggi budaya malu (shame culture) dan budaya rasa bersalah (guilty culture). Hanya saja pengejawantahan kedua budaya itu memiliki perbedaan pada masing-masing negara. Mulai akademisi, praktisi hukum, profesi dan pemerhati korupsi belum satupun melontarkan upaya tangkal korupsi dari sisi budaya. Ingat mundurnya menteri ekonomi Taiwan Lee Chih-Kung pada 16 Agustus 2017 karena merasa bersalah atas keputusan yang telah diambil soal pemadaman listrik karena tidak berfungsinya 6 generator pusat pembangkit listrik di Tauyuan. Akibat pemadaman itu timbul kerugian sebesar 337 miliar rupiah. Enam tahun sebelumnya menteri ekonomi Korea Selatan, Choi Joong-Kyung, juga mengambil sikap serupa akibat pemadaman listrik selama 30 menit yang mempengaruhi sekitar 2 juta rumah. Begitu juga George Papandreou yang tak dapat menyelesaikan kepemimpinannya di Yunani lantaran memutuskan untuk mengundurkan diri di tengah situasi Yunani yang diserang krisis berkepanjangan. Pada 2010 misalnya, Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama juga mengundurkan diri lantaran gagal memenuhi janjinya saat kampanye pemilu untuk memindahkan sebuah pangkalan militer Amerika Serikat keluar dari wilayah Okinawa. Aktual terjadi adalah Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, melepaskan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada Jumat 28 Agustus 2020 karena penyakit Kolitis Ulseratif .

Boye Lafayette De Mente dalam bukunya Japan's Cultural Code Words: 233 Key Terms That Explain the Attitudes and Behavior of the Japanese”(2004:49) mengungkapkan bahwa hingga saat ini nilai-nilai dalam konsep Bushido masih dipraktikkan oleh pemimpin dan penduduk Jepang. Salah satu nilai dalam Bushido adalah Meiyo, yakni nilai dalam menjaga nama baik atau menjaga harga diri dengan memiliki perilaku yang terhormat. Tak heran jika pemimpin Jepang banyak memilih mundur terhormat.

Bagaimana dengan masyarakat Indonesia ? Sama sama menyandang budaya malu dan budaya bersalah di lingkungan bangsa Asia, namun pengejawantahannya justru menumbuhkembangkan terjadinya korupsi. Betapa tidak. Sebagai pejabat dengan otoritas yang melekat, akan merasa malu jika tidak memberikan kemudahan bagi anak dan familinya untuk bekerja di tempat yang menjadi lingkup kewenangannya. Pengambil keputusan akan merasa bersalah apabila tidak membuka akses bagi personal dan kolega in groupnya untuk menimba keuntungan di kantornya. Tidak jelas, kepada siapa pertanggungjawaban rasa malu dan rasa bersalah ini diperuntukkan. ‘Mumpung’, adalah alasan prakmatis yang sesungguhnya menegasikan nilai-nilai profesionalitas dan menggerogoti akuntabilitas lembaga yang menjadi kewenangannya. 

Siklus semacam ini, disadari atau tidak, pada gilirannya menumbuh suburkan korupsi karena efektifitas kontrol tidak jalan lantaran hubungan ‘kekerabatan’. Dengan demikian dapat dipahami bahwa korupsi tidak lebih sebagai akibat. Konsep tangkal efektifnya adalah memangkas musabab guna  menutup pintu kolusi dan nepotism-nya. Zona Integritas apapun sebagai konsep yang dikumandangkan untuk menangkal korupsi selama ini, tidak lebih sebatas kredo belaka tanpa diimbangi dengan upaya meretas dan mengarahkan manifestasi budaya malu dan budaya bersalah menjadi komitmen yang mematikan akar korupsi. Gagasan ini tidak hanya penting dipikirkan tetapi mendesak untuk diterjemahkan dalam tataran rumusan kebijakan. Pandemi covid-19 sisi lain adalah pesemaian terjadinya korupsi. Sudah saatnya untuk melakukan aksi karena perubahan tidak cukup dengan diskusi. Menangkal korupsi sebagai musuh bersama adalah kebenaran yang tidak butuh diplomasi. Barangkali patut direnungkan gagasan cerdas seorang teman yang berharap KPK ditata ulang menjadi Komisi Pemberantasan Kolusi, Nepotisme dan Korupsi (KOMPAS KONKSI) guna menempatkan dua kata di awal sebagai sumber musabab yang juga signifikan untuk dipertimbangkan. 


*) Penulis adalah Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember 

Apa Reaksi Anda?