Mau Berdaya, Petani dan Buruh Tani Harus Berserikat

JEMBER - Petani dan buruh tani harus berserikat dan berorganisasi agar mempunyai daya tekan kepada pemerintah. Selama ini, petani seolah hanya menjadi obyek dari kebijakan pemerintah mulai pusat hingga daerah. Itulah yang terungkap dalam sarasehan yang digelar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember, sabtu, (26/9/2020) di komplek perumahan De Sitinggil, Patrang Jember.

Acara bertemakan "Memberdayakan Petani, Siapa Takut?” tersebut menghadirkan narasumber Ahmad Hadinudin anggota DPRD Propinsi Jawa Timur, Djoko Susanto pemerhati pertanian dan Wawan Arjuna seorang perwakilan dari produsen pupuk PT. Petrogres. 

“Kalau kawan-kawan buruh setiap peringatan hari buruh 1 Mei selalu melakukan aksi agar ada kenaikan UMR (upah minimum regional), petani bisa melakukan hal yang sama agar aspirasinya didengar pemerintah,” kata Ahmad Hadinudin di depan ratusan petani.

Hadinudin melihat kebijakan anggaran pemerintah pusat dan daerah kurang berpihak pada dunia pertanian. Padahal 68% penduduk Indonesia bergerak di sektor pertanian.

"Saya mendapatkan informasi alokasi APBD di Jember untuk pertanian hanya 14 miliar dari sekitar 4 triliun lebih APBD. Seharusnya 10% APBD untuk pertanian karena kurang lebih 68% penduduk bekerja di sektor ini,” katanya.

Senada dengan Ahmad Hadinudin, Djoko Susanto mantan Kepala BPN Surabaya yang dekat dengan kalangan petani mengatakan petani dan buruh tani harus berserikat.

"Ya kalau ingin diperhatikan pemerintah, petani dan buruh harus berserikat. Serikat inilah yang nantinya memperjuangkan nasib para petani dan buruh,” katanya.

Permasalahan yang dihadapi petani selama ini sangat komplek dari kelangkaan pupuk bersubsidi, rendahnya harga hasil panen hingga permasalahan modal dan sertifikasi tanah.

"Saya dulu sewaktu menjadi Kepala kantor BPN pernah membuat program sertifikat untuk petani dan saya menggandeng pihak perbankan. Jika sebelumnya petani kesulitan untuk mendapatkan kredit diperbankan justru saat itu pihak bank yang mendatangi petani,” jelas Djoko Susanto.

Sementara itu Wawan Arjuna perwakilan PT Pertrogres saat ditanya oleh peserta serasehan terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, mengatakan saat ini pemerintah mengontrol ketat distribusi pupuk bersubsidi.

"Kalau dulu subsidi dibayarkan pemerintah kepada produsen berapapun produksinya dibayarkan pemerintah dan sempat juga dibayarkan ke kios. Kalau sekarang berbeda pemerintah menggunakan kartu tani untuk mengontrol distribusi agar tepat sasaran sehingga distribusinya berdasarkan e-RDKK,” katanya.

Selain menggelar serasehan, dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional, HKTI Jember juga menggelar Pasar Tani. Dalam pasar tani itu dijual murah hasil pertanian dan produk pertanian. 2000 paket sayuran juga dibagikan gratis kepada pengunjung dan masyarakat sekitar.


Reporter : Muzakki
Editor : Ahmad

Apa Reaksi Anda?